PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA JAJARAN PEMKAB BLORA TERKAIT DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menjadi satu regulasi dalam mengatur penggunaan atas alokasi dana hasil alokasi pemungutan cukai rokok di daerah, di samping untuk mengendalikan semakin tingginya peredaran rokok illegal di masyarakat.

Di sisi yang lain, kenaikan tarif cukai rokok tiap tahun selalu dibayangi dengan potensi semakin banyaknya rokok ilegal yang beredar sehingga perlu komitmen dan tekad yang kuat dari para pemangku kepentingan untuk memperkuat upaya sinergi pemberantasan rokok ilegal, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengenali rokok yang legal dan melibatkan peran masyarakat untuk melaporkan rokok yang ilegal.

Alokasi DBHCHT Kabupaten Magelang sendiri untuk Tahun 2018 sebesar Rp. 15.251.693.000,- (lima belas milyar dua ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang di sebar untuk 6 SKPD yaitu : Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perdagangan dan Koperasi, dan Dinas Peternakan dan Perikanan.

Dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, alokasi DBHCHT Kabupaten Magelang untuk tahun 2019 sebesar Rp. 13.906.619.000,- (tiga belas milyar sembilan ratus enam juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) sehingga ada penurunan sebesar Rp. 1.345.074.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh puluh empat ribu rupiah) atau turun 8,8 %.

Penurunan ini disebabkan karena adanya perubahan status untuk Kabupaten Magelang yang semula berstatus daerah penghasil cukai dan tembakau menjadi daerah penghasil tembakau. ***) Widodo Anwari, S.Sos