Kembali

PADA PERINGATAN HARI KOPERASI KE-71 TAHUN 2018

Saat ini jumlah koperasi aktif adalah sebanyak 152.714 unit, dan koperasi yang telah melaksanakan RAT sebanyak 80.008 unit dengan jumlah anggotanya sebanyak 26.805.924 orang. Total ekuitas (modal sendiri) koperasi mencapai Rp. 165,88 trilyun, dan modal yang berasal dari luar Rp. 28,23 trilyun. Koperasi - Koperasi tersebut memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan perekonomian Nasional.

Berdasarkan Data Kementerian Koperasi dan UKM dan BPS yang telah diolah, diperkirakan kontribusi koperasi terhadap PDB Nasional pada tahun pada tahun 2016 mencapai sebesar 3.99 persen. Selanjutnya pada tahun 2018, diperkirakan kontribusi koperasi terhadap PDB Nasional sebesar 4,48 persen, atau meningkat sebesar 0.49 persen.Upaya strategis pemberdayaan Koperasi dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM saat ini adalah melalui program Reformasi Total Koperasi yaitu: Rehabilitasi, Re-orientasi dan Pengembangan Koperasi. Rehabilitasi dimulai dengan pendataan koperasi melalui Online Data System (ODS) di seluruh Indonesia sebagai dasar untuk pembenahan koperasi. Database Koperasi Indonesia tersebut diharapkan  dapat  menampilkan

kondisi  real koperasi aktif, koperasi tidak aktif dan koperasi yang baru berdiri. Pendekatan yang kedua adalah Reorientasi Koperasi, yang mengorientasikan pemberdayaan koperasi kepada kualitasnya. Bukan lagi pada kuantitas koperasi, sehingga koperasi beserta para Pembina koperasi baik di pusat, propinsi dan kabupaten/kota mulai menggerakkan pembangunan koperasi yang berkualitas, dari aspek kelembagaan, usaha dan keuanganya.

Pendekatan yang ketiga adalah Pengembangan, yaitu bagaimana seluruh kebijakan dan program yang dilaksanakan pada setiap level pemerintah di fokuskan kepada pengembangan koperasi. Kita mengharapkan agar skala usaha koperasi dapat naik kelas dari skala mikro menjadi kecil, menengah dan besar dengan dukungan jumlah anggota yang besar.


Pemerintah akan terus hadir dan berkomitmen dalam membina koperasi melalui berbagai kebijakan dan program. Kebijakan pemerintah terutama di selenggarakan sebagai upaya untuk menciptakan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi.

Kebijakan pertumbuhan dan permasyarakatan koperasi merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat luas memahami gagasan berkoperasi, sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran mendirikan dan memanfaatkan koperasi untuk memenuhi kepentingan ekonomi dan sosialnya. Sehubungan dengan itu, maka paling sedikit ada 4 (empat) hal yang perlu diselenggarakan pemerintah pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota.Pertama, pemerintah memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi. Kedua, pemerintah meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi koperasi yang sehat tanguh dan mandiri. Ketiga, pemerintah mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara koperasi dengan badan usaha lainnya. Keempat, pemerintah berkepentingan untuk membudayakan koperasi dalam masyarakat. sebagai upaya untuk memberikan kemudahan dan memperkokoh permodalan koperasi, maka pemerintah telah dan akan mengembangkan lembaga keuangan yang mudah diakses oleh koperasi. Beberapa lembaga keuangan yang ada saat ini adalah Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP), yang telah menyalurkan kredit ultra mikro kepada koperasi. Dalam rangka pemberdayaan koperasi dan UMKM, Presiden Joko Widodo telah meluncurkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.Tujuan utama dari aturan tersebut adalah turunnya tarif pajak penghasilan final untuk koperasi yang termasuk dalam kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tariff pajak yang semula dari 1 persen menjadi 0,5 persen. Peraturan Pemerintah yang diluncurkan Presiden ini sekaligus sebagai pengganti atas PP Nomor 46 Tahun 2013, di mana aturan baru ini efektif berlaku mulai tanggal 1 Juli 2018.***) Widodo Anwari Humas dan Protokol Setda Kabupaten Magelang.